JEPARA – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jepara turut mendukung gerakan menolak money politics (politik uang) pada pemilu legislatif 2014 mendatang. Politik uang dinilai telah meruntuhkan semangat demokrasi di Indonesia ini.
Hal itu diungkapkan para Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Jepara ketika menerima kunjungan silaturahim dari Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Kamis (5/12/2013) di Kantor Serektariat PD
Muhammadiyah Jepara Jalan AR. Hakim No 53 Jepara. Para Pimpinan Daerah
Muhammadiyah berharap para peserta pemilu yang terbukti melakukan praktik
politik uang dapat mendapat sanksi tegas.
Terkait dengan maraknya praktik politik uang
dalam setiap penyelenggaraan pemilu, Ketua PDM Jepara Asep Sutisna menegaskan,
akan mendukung KPU untuk turut memeranginya. Muhammadiyah, katanya akan siap
mendukung kebijakan KPU yang sejalan dengan undang-undang dan aspirasi
masyarakat. “Namun Muhammdiyah akan siap mengkritisi jika KPU sebagai
penyelenggara pemilu melenceng dari aturan,” kata Asep yang juga pernah
menjabat anggota KPU Jepara ini.
Selain itu, dalam pertemuan yang dihadiri para
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara beserta sejumlah organisasi di bawahnya
menyebutkan bahwa demi terselengggaranya pemilu yang demokratis, Muhammadiyah
siap membantu menyosialisasikan ke jajaran di bawahnya. Di Jepara Muhammadiyah
telah mempunyai 121 pimpinan ranting (di tingkat desa) yang dapat menyebarkan
berbagai informasi kepada masyarakat luas.
Subchan Zuhri, Divisi Sosialisasi,
Pengembangan SDM, Data dan Informasi KPU Jepara menyatakan bahwa terkait
politik uang memang harus dijadikan musuh bersama. “Kalau KPU yang menyuarakan
tolak money politics itu hal yang biasa dan mungkin dampaknya juga biasa. Tapi
jika yang menyuarakan adalah semua ormas, seperti Muhammadiyah dan NU, maka
akan menjadi luar biasa dampaknya di masyarakat,” paparnya.
Oleh karena itu, dia minta kepada
Muhammadiyah di Jepara agar mengeluarkan pernyataan resminya untuk memerangi
politik uang dalam pemilu 2014 mendatang. “Jika yang menyuarakan adalah
pimpinan muhammadiyah, saya yakin semua kadernya akan patuh,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPU M Haidar
Fitri menyampaikan beberapa tahapan penting yang sedang dijalankan KPU. Yakni
saat ini KPU baru saja menyelesaikan penetapan DPT dengan berbagai problemnya.
Di antaranya terkait perbaikan NIK yang memang banyak dimasalahkan.
Di Jepara yang semula ditemukan ada 17.577
pemilih dengan NIK invalid, saat ini sudah diperbaiki dan tinggal 446 pemilih
dengan NIK invalid (kosong). Jumlah itu di antaranya pemilih yang ada di pondok
pesantren dan memang belum mempunyai data kependudukan, ada pemilih di rumah
tahanan, dan ada beberapa yang memang tidak punya data kependudukan.
